Jember, bedadung.com -- Bupati Jember, dr. Faida, MMR., menggelar rapat koordinasi di lokasi kejadian bencana jalan ambrol di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Senin malam, 02 Maret 2020.
“Setelah masing-masing pihak terjun ke lapangan dan menjalankan tugasnya, koordinasi lanjutan ini dilakukan semata-mata untuk mempercepat penyelesaian masalah,” terang bupati kepada wartawan.
Kembali bupati menegaskan bahwa penanganan bencana ini perlu melibatkan semua pihak yang berwenang. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Jember sendiri tanpa perlu adanya hambatan.
Penanganan bersama itu juga tidak sebatas bencana di Jompo itu. Beberapa lokasi banjir juga memerlukan kerja sama penanganan.
Terkait dengan pembersihan reruntuhan bangunan ruko yang jatuh ke Sungai Jompo, bupati mengungkapkan akan ada penambahan alat berat breaker dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penambagan alat berat juga datang dari pemerintah pusat berupa crane. “Untuk mempercepat pengangkatan reruntuhan,” terangnya.
Pekerjaan lain yang memerlukan perhatian semua pihak adalah perobohan ruko yang masih berdiri. Perobohan diupayakan ke arah jalan agar aman.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan berisiko roboh ke sungai dan menimpa bangunan rumah di bawahnya.
Untuk meminimalisir risiko tersebut, masih terang bupati, tim teknis diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi teknis langkah-langkah yang akan diambil secara cepat dan tepat.
Di sisi lain, rumah-rumah di bawah Sungai Jompo harus dikosongkan pada saat perobohan bangunan ruko yang masih berdiri.
“Tidak ada manusia yang tinggal. Setidaknya untuk ruangan yang berdekatan dengan sungai dikosongkan sampai perobohan selesai baru diizinkan kembali tinggal,” jlentrehnya.
Untuk penanganan bencana di sejumlah lokasi sungai lainnya, bupati menyatakan telah memberikan perintah kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Sumber Daya Air agar mempercepat pemasangan bronjong.
Selain mempercepat pemasangan bronjong, DPU BM – SDA diminta mencatat sungai-sungai yang plengsengnya ambrol. “Seperti ada sekolah dan DAM yang ambrol, harus jelas kebutuhannya, agar diketahui apa saja yang diperlukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim 0824 Jember, Letkol Inf. La Ode M Nurdin, mengatakan, penanganan masih fokus pada pengangkatan runtuhan bangunan “dan perobohan bangunan ruko yang masih berdiri.
“Selain itu perlu koordinasi untuk pembahasan teknis, apa saja yang akan dilakukan. Juga perlu antisipasi turunnya hujan, serta harus diketahui efeknya jika turun hujan,” jlentrehnya.
Di samping fokus tersebut, Damdin menyatakan telah mengimbau warga terkait evakuasi penduduk sekitar saat perobohan bangunan yang masih berdiri.
Dandim juga meminta masyarakat yang bergerombol di sekitar lokasi penanganan bencana untuk menjauh agar tidak menimbulkan korban baru atau masalah baru.
“Setelah masing-masing pihak terjun ke lapangan dan menjalankan tugasnya, koordinasi lanjutan ini dilakukan semata-mata untuk mempercepat penyelesaian masalah,” terang bupati kepada wartawan.
Kembali bupati menegaskan bahwa penanganan bencana ini perlu melibatkan semua pihak yang berwenang. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Jember sendiri tanpa perlu adanya hambatan.
Penanganan bersama itu juga tidak sebatas bencana di Jompo itu. Beberapa lokasi banjir juga memerlukan kerja sama penanganan.
Terkait dengan pembersihan reruntuhan bangunan ruko yang jatuh ke Sungai Jompo, bupati mengungkapkan akan ada penambahan alat berat breaker dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penambagan alat berat juga datang dari pemerintah pusat berupa crane. “Untuk mempercepat pengangkatan reruntuhan,” terangnya.
Pekerjaan lain yang memerlukan perhatian semua pihak adalah perobohan ruko yang masih berdiri. Perobohan diupayakan ke arah jalan agar aman.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan berisiko roboh ke sungai dan menimpa bangunan rumah di bawahnya.
Untuk meminimalisir risiko tersebut, masih terang bupati, tim teknis diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi teknis langkah-langkah yang akan diambil secara cepat dan tepat.
Di sisi lain, rumah-rumah di bawah Sungai Jompo harus dikosongkan pada saat perobohan bangunan ruko yang masih berdiri.
“Tidak ada manusia yang tinggal. Setidaknya untuk ruangan yang berdekatan dengan sungai dikosongkan sampai perobohan selesai baru diizinkan kembali tinggal,” jlentrehnya.
Untuk penanganan bencana di sejumlah lokasi sungai lainnya, bupati menyatakan telah memberikan perintah kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Sumber Daya Air agar mempercepat pemasangan bronjong.
Selain mempercepat pemasangan bronjong, DPU BM – SDA diminta mencatat sungai-sungai yang plengsengnya ambrol. “Seperti ada sekolah dan DAM yang ambrol, harus jelas kebutuhannya, agar diketahui apa saja yang diperlukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim 0824 Jember, Letkol Inf. La Ode M Nurdin, mengatakan, penanganan masih fokus pada pengangkatan runtuhan bangunan “dan perobohan bangunan ruko yang masih berdiri.
“Selain itu perlu koordinasi untuk pembahasan teknis, apa saja yang akan dilakukan. Juga perlu antisipasi turunnya hujan, serta harus diketahui efeknya jika turun hujan,” jlentrehnya.
Di samping fokus tersebut, Damdin menyatakan telah mengimbau warga terkait evakuasi penduduk sekitar saat perobohan bangunan yang masih berdiri.
Dandim juga meminta masyarakat yang bergerombol di sekitar lokasi penanganan bencana untuk menjauh agar tidak menimbulkan korban baru atau masalah baru.
