Resolusi Khartoum, Tiga Kata Tidak

 

Resolusi Khartoum adalah sebuah pertemuan antara 8 pemimpin negara Arab pada tanggal 1 September 1967 karena terjadinya Perang Enam Hari.

Resolusi Khartoum ( Arab : قرار الخرطوم ) tanggal 1 September 1967 dikeluarkan pada akhir KTT Liga Arab tahun 1967 , yang diadakan di Khartoum , ibu kota Sudan , setelah Perang Enam Hari . 

Resolusi tersebut terkenal karena memuat (pada alinea ketiga) apa yang kemudian dikenal sebagai " Tiga Tidak " ( Arab : اللاءات الثلاث ) atau " Tiga Tidak di Khartoum " ( Arab : لاءات الخرطوم الثلاث ).

صلح مع إسرائيل ،لا تفاوض مع إسرائيل لا اعتراف بإسرائيل

No peace with Israel, No negotiation with Israel, No recognition of Israel

"The Three Noes", Khartoum Resolution, 1967

1. Konferensi tersebut telah menegaskan kesatuan negara-negara Arab, kesatuan tindakan bersama dan perlunya koordinasi dan penghapusan segala perbedaan. Para Raja, Presiden dan perwakilan Kepala Negara Arab lainnya pada konferensi tersebut telah menegaskan pendirian negara mereka melalui penerapan Piagam Solidaritas Arab yang ditandatangani pada konferensi puncak Arab ketiga di Casablanca.
2. Konferensi tersebut telah menyepakati perlunya mengkonsolidasikan semua upaya untuk menghilangkan dampak agresi dengan dasar bahwa tanah yang diduduki adalah tanah Arab dan bahwa beban untuk mendapatkan kembali tanah tersebut berada di pundak seluruh negara Arab.
3. Para Kepala Negara Arab telah sepakat untuk menyatukan upaya politik mereka di tingkat internasional dan diplomatik untuk menghilangkan dampak agresi dan untuk memastikan penarikan pasukan agresif Israel dari tanah Arab yang telah diduduki sejak agresi tanggal 5 Juni. Hal ini akan dilakukan dalam kerangka prinsip-prinsip utama yang dianut oleh negara-negara Arab, yaitu tidak berdamai dengan Israel, tidak mengakui Israel, tidak melakukan negosiasi dengan Israel, dan menegaskan hak-hak rakyat Palestina di negaranya sendiri.
4. Konferensi Menteri Keuangan, Ekonomi dan Perminyakan Arab merekomendasikan agar penangguhan pemompaan minyak digunakan sebagai senjata dalam pertempuran tersebut. Namun, setelah mempelajari masalah ini secara menyeluruh, konferensi tingkat tinggi ini sampai pada kesimpulan bahwa pemompaan minyak dapat digunakan sebagai senjata yang positif, karena minyak merupakan sumber daya Arab yang dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian negara-negara Arab yang terkena dampak langsung dari krisis ini. agresi, sehingga negara-negara tersebut akan mampu berdiri teguh dalam pertempuran. Oleh karena itu, konferensi tersebut memutuskan untuk melanjutkan pemompaan minyak, karena minyak merupakan sumber daya positif Arab yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan Arab. Hal ini dapat berkontribusi pada upaya untuk memungkinkan negara-negara Arab yang terkena agresi dan kehilangan sumber daya ekonomi untuk berdiri teguh dan menghilangkan dampak agresi. Faktanya, negara-negara penghasil minyak telah berpartisipasi dalam upaya untuk memungkinkan negara-negara yang terkena dampak agresi untuk tetap teguh dalam menghadapi tekanan ekonomi apa pun.
5. Para peserta konferensi telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Kuwait untuk membentuk Dana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Arab berdasarkan rekomendasi konferensi Menteri Keuangan, Ekonomi dan Minyak Arab di Baghdad.
6. Para peserta telah sepakat mengenai perlunya mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat persiapan militer dalam menghadapi segala kemungkinan.
7. Konferensi tersebut memutuskan untuk mempercepat penghapusan pangkalan asing di negara-negara Arab.

Para komentator sering kali menggambarkan resolusi tersebut sebagai contoh penolakan Arab. Abd al Azim Ramadan menyatakan bahwa keputusan Khartoum hanya menyisakan satu pilihan – perang.

Efraim Halevy , Guy Ben-Porat, Steven R. David , Julius Stone , dan Ian Bremmer semuanya sepakat bahwa Resolusi Khartoum sama dengan penolakan terhadap hak keberadaan Israel . 

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sendiri menggunakan Resolusi Khartoum untuk melakukan advokasi terhadap penerimaan hak keberadaan Israel sebagaimana diartikulasikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 . 

Benny Morris menulis bahwa para pemimpin Arab "menghancurkan platform penolakan dan penolakan yang akan mengganggu semua gerakan perdamaian di wilayah tersebut selama satu dekade" meskipun ada tawaran Israel pada tanggal 19 Juni 1967 "untuk menyerahkan Sinai dan Golan pada tahun 1967." pertukaran untuk perdamaian." Odd Bull dari UNTSO berpendapat serupa pada tahun 1976.

Avi Shlaim berpendapat bahwa juru bicara Arab menafsirkan deklarasi Khartoum sebagai "tidak ada perjanjian perdamaian formal , tapi bukan penolakan terhadap perdamaian; tidak ada negosiasi langsung , tapi bukan penolakan untuk berbicara melalui pihak ketiga; dan tidak ada pengakuan de jure terhadap Israel, tapi penerimaan." keberadaannya sebagai sebuah negara" (penekanan pada aslinya).

Shlaim menyatakan bahwa konferensi tersebut menandai titik balik dalam hubungan Arab-Israel dengan mencatat bahwa Nasser mendesak Hussein untuk mencari "penyelesaian komprehensif" dengan Israel. Shlaim mengakui bahwa tidak ada satu pun dari hal tersebut yang diketahui di Israel, yang para pemimpinnya menganggap remeh “Tiga TIDAK”. 

Fred Khouri berpendapat bahwa "konferensi Khartoum membuka jalan bagi kelompok moderat Arab untuk mencari solusi politik dan menawarkan, sebagai imbalan atas tanah yang mereka taklukkan, konsesi penting sebelum benar-benar mengakui Israel dan merundingkan perjanjian perdamaian formal dengannya.”

Dalam peristiwa tersebut, negosiasi tidak langsung antara Israel, Yordania dan Mesir akhirnya dibuka melalui naungan Misi Jarring (1967–1973), dan pembicaraan rahasia langsung juga dilakukan antara Israel dan Yordania, namun tidak ada jalan yang berhasil mencapai penyelesaian yang berarti, yang mana menyiapkan panggung untuk babak baru konflik. (*)