• Jelajahi

    Copyright © 2015-Bedadung
    Bedadung

    Iklan

    Opini

    AJI Jember Desak Kepala Daerah Terpilih Perbaiki Keterbukaan Informasi Publik

    Selasa, Desember 29, 2020 WIB Last Updated 2020-12-29T23:07:41Z

     


    Jember, bedadung.com -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember mendesak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 menjalankan pemerintahan yang lebih transparan termasuk dalam membuka akses informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).


    Menurut Ketua AJI Jember periode 2020-2023 Ira Rachmawati, keterbukaan informasi publik adalah salah satu unsur dalam kehidupan berdemokrasi dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintahan daerah agar masyarakat bisa turut mengontrol jalannya pemerintahan.


    “Kita tidak mungkin membicarakan pemerintahan yang bersih (good governance) tanpa diiringi keterbukaan informasi publik. Sudah satu dasawarsa perjalanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tapi praktiknya di daerah belum sesuai harapan,” kata Ira melalui siaran pers terrtulis, Senin, 28 Desember 2020.


    Tak hanya di Kabupaten Jember, AJI Jember yang sudah berdiri sejak tahun 2006 juga mendesak Pemerintah Kabupaten di wilayah Tapal Kuda juga memperhatikan keterbukaan informasi publik. AJI Jember memiliki cakupan kerja di lima daerah yakni Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.


    Dalam konteks Kabupaten Jember, AJI menyoroti indeks keterbukaan publik yang selama lima tahun terakhir selalu menempati peringkat paling buncit dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur.


    Berdasarkan survei tahunan yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2018, Jember menduduki peringkat ke-27 dalam keterbukaan informasi publik di antara total 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.


    Keterbukaan informasi publik di Jember kian memburuk ketika pada tahun 2019, KI Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan penilaiain. Sebab, Pemkab Jember dibawah kepemimpinan Bupati Faida tidak mengembalikan Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang diberikan KI Provinsi Jatim kepada pihak Pemkab Jember.


    Selain itu, AJI Jember juga meminta pemerintah kabupaten tidak melakukan intervensi terhadap independensi media. Untuk mengawal transparansi publik di daerah, AJI Jember juga berencana mendorong peran aktif lembaga nonpemerintah yang lain.


    “Kita perlu bersama-sama dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengawal transparansi kebijakan pemerintah daerah,” kata jurnalis kompas.com ini.


    AJI Jember juga mengajak seluruh pekerja media mengawal kebijakan publik di masa pandemi dengan tetap taat pada protokol kesehatan.


    “Peran media yang kritis dan konstruktif sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. Selain untuk mencegah penyimpangan, kontrol media juga penting untuk mendorong kebijakan pemerintah yang tepat dan efektif di masa pandemi,” ujarnya.


    Ia juga meminta jurnalis taat menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko jurnalis terpapar Covid-19. “Jurnalis dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi dampak pandemi. Karena itu kita mengajak rekan-rekan semua untuk senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan dengan senantiasa menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya.


    Ira Rahmawati bersama Muhammad Faizin Adi Permana terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Jember dalam Konferensi Kota (Konferta) yang digelar secara virtual, Sabtu, 26 Desember 2020.


    Saat ini, AJI Jember sedang menyusun kepengurusan yang baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah  dibentuknya Divisi Perempuan dan Kelompok Marginal pada kepengurusan AJI Jember 2020 – 2023.


    “Pembentukan divisi ini untuk memperkuat advokasi dalam liputan-liputan terkait perempuan dan kelompok marginal. Terlebih selama beberapa waktu terakhir kerap terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal di Jember dan Banyuwangi, yang hal itu membutuhkan advokasi tersendiri,” kata Ira.


    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Konferta AJI Jember kali ini digelar secara daring dengan melibatkan anggota yang ada di Jember, Banyuwangi, dan Lumajang.


    AJI Jember bersama AJI Bojonegoro merupakan AJI Kota kedua yang menggelar konferta secara daring setelah beberapa hari sebelumnya AJI Kendari menggelar hal serupa.


    “AJI Indonesia memang menekankan kepada seluruh anggotanya untuk menaati protokol kesehatan, termasuk dalam hal Konferta. Karena kita tidak ingin ada anggota yang terpapar Covid-19 setelah mengikuti Konferta secara konvensional (luring),” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan saat sambutan secara daring dalam Konferta AJI Jember.


    Manan mengatakan industri media menjadi salah satu industri yang cukup terdampak dari pandemi yang sudah berlangsung selama sembilan bulan. Kondisi ini menjadi tantangan sulit bagi jurnalis dengan sistem kontributor.


    “Dalam rantai industri media, kontributor adalah kelompok yang paling rentan dan pertama kali terdampak ketika terjadi krisis media. Banyak anggota AJI yang berstatus kontributor. Ini akan menjadi tantangan kita dalam setahun dua tahun ke depan, bagaimana kita membantu jurnalis yang terdampak,” tutur Manan.


    Meski demikian, Manan mengajak seluruh jurnalis untuk tidak menggadaikan idealisme dan kode etik jurnalis karena alasan krisis. “Walau dalam kondisi sulit, itu bukan alasan untuk mengurangi profesionalisme,” ujar Manan.


    Tantangan lain di tingkat nasional bagi jurnalisme, menurut Manan, adalah soal kebebasan berekspresi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kian memburuk.


    “Kita tidak terlalu optimis dengan kebebasan berekspresi di masa Jokowi ini. Tewasnya lima mahasisiwa dalam demo menolak Omnibus Law kemarin misalnya, sama sekali tidak ada respons dari Presiden Jokowi,” ujar Manan.


    Ancaman kebebasan berekspresi di era Jokowi ini juga seiring dengan turunnya indeks demokrasi di Indonesia beberapa waktu terakhir.


    The Economist Intelligence Unit (EIU) menyebut dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan. Namun dalam konteks publik, Manan mengajak semua pihak tidak putus asa dalam merawat demokrasi di Indonesia.


    “Tetapi kita tetap harus menaruh harapan karena harapan adalah energi bagi kita untuk terus berjuang,” ujar wartawan Tempo ini. (*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terupdate