61 Desa di Madiun Rawan Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan

61 Desa di Madiun Rawan Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan

Senin, Oktober 19, 2020
idealoka.com (Madiun) – Sebanyak 61 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Madiun rawan bencana hidrometeorologi saat musim hujan seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Bencana alam tersebut diprediksi akan terjadi mulai awal November 2020 seiring pergantian musim dari kemarau ke musim hujan.

"Berdasarkan prakiraan BMKG Juanda, musim hujan mulai berlangsung awal bulan depan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun Mohamad Zamroni, Minggu, 18 Oktober 2020.

Dari peristiwa bencana alam pada waktu sebelumnya, awal pergantian musim kerapkali diwarnai angin kencang maupun puting beliung. Sebab, dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup tebal ketika sebelum atau saat hujan. Fenomena ini akan menghasilkan angin kencang dari atas ke bawah permukaan bumi.

BACA : Sebanyak 15 Kabupaten di Jawa Timur Dilanda Banjir, Ini Penyebabnya

"Untuk potensi terjadinya di seluruh wilayah. Tapi, selama ini yang dilanda (puting beliung) di Kecamatan Gemarang, Saradan, Wonoasri, Kare, Dagangan, Sawahan, dan Pilangkenceng," ujar Zahrowi.

Tujuh kecamatan itu juga bagian dari 12 kecamatan yang rawan banjir dan tanah longsor. Adapun kecamatan lainnya meliputi Mejayan, Wungu, Dolopo, Madiun, dan Balerejo.

"Daerah yang rawan banjir karena dilalui sungai yang mengalir ke Bengawan Madiun. Sedangkan daerah yang rawan tanah longsor karena berada di lereng Gunung Wilis dan Gunung Pandan," kata mantan Camat Dagangan ini.

Dengan potensi bencana alam itu, BPBD mulai melaksanakan beberapa upaya untuk menanggulanginya. Salah satunya menyiapkan peralatan mulai dari mesin gergaji, tenda, dan perahu berbahan fiber.

"Untuk tiga perahu karet yang ada tidak bisa digunakan karena bocor," katanya.

BACA : Banjir Parah, Ratusan Rumah di Kabupaten Madiun Masih Terendam

Selain menyiapkan peralatan, BPBD juga berkoordinasi dengan seluruh pemerintahan desa dan elemen lain yang terkait. Sebab, pencegahan maupun penanganan bencana alam merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kami telah melakukan rapat untuk mitigasi bencana. Termasuk penerapan protokol kesehatan dan penggunaan APD saat menanggulangi bencana alam di tengah pandemi Covid-19 ini, " ia menjelaskan. (*)

TerPopuler