Covid-19 tidak sekedar permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini telah menjadi permasalahan pemerintah daerah.
Hal ini diungkap oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A Muqit Arief, usai mengikuti rapat secara daring dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Jum’at, 15 Mei 2020.
“Masalah bagi pemerintah daerah, khususnya dalam kaitan anggaran dan sebagainya,” ungkap wabup kepada jurnalis Diskominfo Jember.
Wabup pun mengungkap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemeritah daerah di seluruh Indonesia.
Seperti pengetatan arus masuk orang dari luar wilayah oleh pemerintah setempat. Pengetatan ini bahkan dilakukan dengan membuat pos pengecekan.
Namun, ternyata ada peraturan menteri Perhubungan yang melonggarkan transportasi. “Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” tandasnya.
Hal lainnya adalah soal penerima bantuan langsung tunai. Data yang dipakai ternyata data lama. Tentu saja saat realisasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Terhadap ketidaksesuaian data tersebut, pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusulkan agar diberikan kesempatan untuk merevisi data tersebut.
“Sehingga nanti bisa tepat sasaran,” terangnya di Pendapa Wahyawibawagraha.
Terkait dengan pertemuan virtual APKASI, wabup menyebutkan adanya kesimpulan agar pengurus APKASI untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial untuk menyampaikan usulan para kepala daerah.
“Mungkin dalam waktu dekat akan diagendakan untuk ada telekonferensi dengan menteri terkait,” ungkapnya.
Hal ini diungkap oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A Muqit Arief, usai mengikuti rapat secara daring dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Jum’at, 15 Mei 2020.
“Masalah bagi pemerintah daerah, khususnya dalam kaitan anggaran dan sebagainya,” ungkap wabup kepada jurnalis Diskominfo Jember.
Wabup pun mengungkap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemeritah daerah di seluruh Indonesia.
Seperti pengetatan arus masuk orang dari luar wilayah oleh pemerintah setempat. Pengetatan ini bahkan dilakukan dengan membuat pos pengecekan.
Namun, ternyata ada peraturan menteri Perhubungan yang melonggarkan transportasi. “Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” tandasnya.
Hal lainnya adalah soal penerima bantuan langsung tunai. Data yang dipakai ternyata data lama. Tentu saja saat realisasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Terhadap ketidaksesuaian data tersebut, pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusulkan agar diberikan kesempatan untuk merevisi data tersebut.
“Sehingga nanti bisa tepat sasaran,” terangnya di Pendapa Wahyawibawagraha.
Terkait dengan pertemuan virtual APKASI, wabup menyebutkan adanya kesimpulan agar pengurus APKASI untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial untuk menyampaikan usulan para kepala daerah.
“Mungkin dalam waktu dekat akan diagendakan untuk ada telekonferensi dengan menteri terkait,” ungkapnya.
