Bupati Kediri Terima Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP

Bupati Kediri Terima Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP

Rabu, Januari 22, 2020
idealoka.com (Surabaya) – Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menghadiri acara pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sekaligus menerima Penghargaan Maturitas (Kematangan) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 bersama 29 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Pada acara yang bertempat di Ruang Wilwatikta Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, 20 Januari 2020 tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah Alexander Ruby Setyohadi menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Khofifah meminta kepada Kepala BPKP Provinsi Jatim yang baru saja dilantik untuk membangun sinergitas dalam peningkatan SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang terus meningkat. Sehingga dapat meraih Maturitas SPIP Level 4 sekaligus pencapaian kapabilitas APIP Level 4.

"Saya minta kepada Kepala BPKP agar kami bisa mendapat penguatan sistem pengawasan internal, sehingga kita bisa naik kelas ke level 4. Dengan demikian harapannya ada provinsi yang pecah telur di level 4 yaitu Jawa Timur," kata Khofifah.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3. Sedangkan untuk penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 juga diberikan kepada empat Kabupaten di Jatim yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang, dan Banyuwangi.

"Kita telah menyaksikan bersama ada penganugerahan yang diberikan kepada kami. Saya rasa semuanya sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Namun demikian, saya harap ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan sehingga kita bersama- sama dapat naik tingkat ke level 4," kata Khofifah.

[caption id="attachment_4990" align="alignright" width="300"] Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menerima Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 20 Januari 2020.[/caption]

Khofifah juga mengingatkan sesuai pesan Presiden bahwa setiap program anggarannya harus seiring antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP. Sehingga manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

"Saya mohon kepada pak Rubi selaku Kaper BPKP Provinsi Jatim untuk bisa memberi penguatan pada langkah preventif kita. Mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, serta monitoring dan evaluasinya juga selalu diawasi. Serta, ada feedbacknya (timbal balik) sehingga kinerja aparatur kami tidak sekedar administratif," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Khofifah berharap maturitas penyelenggaraan SPIP bisa melakukan perencanaan secara sistemik. Sehingga, bisa terlihat bagaimana pelaksanaannya, monitoring, dan evaluasinya. Dengan demikian, semakin hari semakin ada peningkatan dan perbaikan dari seluruh sistem yang ada. Tentunya, dengan didukung digitalisasi yang terus dilakukan di semua lini untuk memperkuat koneksitas dan validitas datanya.

"Seluruh tim dari Pemprov Jatim, seluruh Bupati/Walikota se-Jatim, seluruh OPD, seluruh auditor dan KPA serta PPK, mari kita sepakat kalau hari ini kita ingin pecah telur di level 4. Jadikan ini sebagai bentuk upaya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan," ujar Khofifah.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Didik Krisdianto, mengatakan perolehan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berhasil diperoleh oleh 30 kabupaten/kota di Jatim merupakan bentuk komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.

"Implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Didik menambahkan BPKP mengharapkan dukungan dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden. “Selain itu, kami berharap Ibu Gubernur tidak segan meminta bantuan dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah,” katanya.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri dari lima unsur antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. (*)

TerPopuler