idealoka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri mengajak media untuk aktif dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Kediri 2020 mendatang. Imbauan ini disampaikan Bawaslu dalam diskusi bersama kalangan media di Kediri, Rabu, 4 Desember 2019.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umma mengatakan peran media dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada sangat strategis. "Saat ini kami kembali fokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilbup nanti," katanya.
[caption id="attachment_4663" align="alignleft" width="300"]
Diskusi Bawaslu Kabupaten Kediri bersama kalangan media.[/caption]
Upaya peningkatan partisipasi ini tidak hanya masyarakat mengikuti proses pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Namun, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses pilkada.
"Apakah nanti ada bentuk-bentuk pelanggaran di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya dalam pelaksanaan kampanye," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi.
Menurut Ali, pelaksanaan kampanye ini cukup rawan, apakah kampanye tetap memperhatikan lokasi atau justru memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan di masyarakat. Pelaksanaan kampanye tidak harus mengumpulkan massa yang banyak dan melakukan orasi.
Sementara ini, kendala yang dihadapi di masyarakat adalah sikap yang masih permisif pada pelanggaran politik uang. "Meskipun mereka mengetahui adanya praktik politik uang dan mempengaruhi pilihan mereka, tapi mereka masih enggan atau sungkan melaporkan," ujarnya. (*)
Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umma mengatakan peran media dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada sangat strategis. "Saat ini kami kembali fokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilbup nanti," katanya.
[caption id="attachment_4663" align="alignleft" width="300"]
Diskusi Bawaslu Kabupaten Kediri bersama kalangan media.[/caption]Upaya peningkatan partisipasi ini tidak hanya masyarakat mengikuti proses pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Namun, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses pilkada.
"Apakah nanti ada bentuk-bentuk pelanggaran di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya dalam pelaksanaan kampanye," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi.
Menurut Ali, pelaksanaan kampanye ini cukup rawan, apakah kampanye tetap memperhatikan lokasi atau justru memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan di masyarakat. Pelaksanaan kampanye tidak harus mengumpulkan massa yang banyak dan melakukan orasi.
Sementara ini, kendala yang dihadapi di masyarakat adalah sikap yang masih permisif pada pelanggaran politik uang. "Meskipun mereka mengetahui adanya praktik politik uang dan mempengaruhi pilihan mereka, tapi mereka masih enggan atau sungkan melaporkan," ujarnya. (*)
- Penulis: Mahendra
- Editor: Ishomuddin
