Wabup Muqit Lantik Majelis Pembimbing Pramuka Kwartir Ranting dan LPK di 11 Kecamatan

Advertisement

Wabup Muqit Lantik Majelis Pembimbing Pramuka Kwartir Ranting dan LPK di 11 Kecamatan

03 September 2020




Jember,kabarejember.com 

- Wakil Bupati Jember, drs A Muqit Arief sebagai Ketua Kwartir Cabang Jember melantik Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwartir Ranting dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kecamatan Rambipuji, Sukorambi, Kencong, Gumukmas, Semboro, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Umbulsari dan Bangsalsari untuk masa bhakti 2020-2023 di Aula Pemkab, Kamis (3/8).


Wakil Bupati bangga gerakan pramuka di Jember berjalan dengan baik. Pelantikan ini sebagai wujud regenerasi demi kesinambungan gerakan Pramuka. Prestasi tingkat provinsi diraih Kwarcab Jember beberapa waktu lalu sebagai juara pertama dalam pengisian keanggotaan di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggota (SIPA).



Bermodal semangat tersebut Wabup berharap Pramuka lebih nyata lagi berperan dalam membantu penanganan penanggulangan covid19. "Pramuka bisa berkiprah dalam penanganan covid19. Paling tidak harus menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak sehingga dengan puluhan ribu anggota, kalau saja mereka betul-betul menjadi contoh bagi masyarakat saya sangat yakin ini akan menjadi energi baru dalam rangka memutus persebaran covid19," harap Kyai Muqit. 

Sementara dibagian lain Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka di Jember, Nawawi menyebutkan ada juga pelantikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan. Pelantikan ini dilakukan secara offline, hanya 6 orang yang dilantik di masing-masing ranting yakni ketua majelis ranting (Camat), dua orang pengurus ranting (ketua dan sekretaris) dan 3 orang LPK ( ketua dan 2 anggota). Dijelaskan lebih jauh oleh Nawawi, LPK ini dahulunya bernama BPK dibentuk untuk memeriksa keuangan diakhir masa jabatan pengurus pramuka. Meskipun dana yang dikelola Pramuka tidak banyak tetapi perlu diadakan LPK. "Walaupun tidak ada uangnya tapi ini kan kepada kita bahwa keuangan harus dipertanggungjawabkan. Setiap mau musran (musyawarah ranting sebelum dibentuk pengurus baru) harus sudah diperiksa oleh LPK" pungkas Nawawi. (SGM)