Jember Darurat Covid-19

Advertisement

Jember Darurat Covid-19

27 Maret 2020

Jember, Kabarejember.com 
----- Menanggapi perkembangan  Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember, Bupati Faida menyatakan bahwa Kabupaten Jember Darurat Covid- 19.  

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Jember dr. Hj Faida MMR, pada 26/03/2020 dalam rapat yang dihadiri Forkopimda dan tokoh agama.

Bahkan, dalam upaya mencegah berjangkitnya Virus Corona tersebut, SOP yang ketat diberlakukan oleh Bupati kepada seluruh undangan yang hadir, tak terkecuali para awak media.

Yaitu, mulai dari cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, pemberian masker, penggunaan hand sanitizer hingga jarak tempat duduk antara satu dengan yang lain diberlakukan oleh Bupati.

"Kita yakin antara satu dengan yang lain sehat, tapi keyakinan itu tidak berdasar sampai terbukti bahwa kita benar-benar sehat," jelas Bupati saat memimpin rapat.

Selain itu, ada satu poin yang saya dan wakil bupati memerlukan bantuan bapak/ibu sekalian, prosedur - prosedur penanganan Covid ini telah kita sosialisasikan diberbagai lini, bagaimana perhotelan, tempat wisata, pertokoan, pengajian, dan di pasar.

Situasi kita saat ini adalah darurat Covid, untuk mengumumkan, apakah ada yang positif atau tidak itu adalah kewenangan pusat, ketika pusat mengumumkan, di Jember ada satu yang positif, maka status darurat Covid akan berubah menjadi kejadian luar biasa (KLB).

""Saya mengajak bapak/ibu untuk menjaga keseimbangan masyarakat tetap tentram, dengan pembatasan kegiatan, kehidupan masyarakat terselamatkan maka kita akan bergotong royong bagaimana masyarakat jangan sampai ada yang kelaparan bagi yang penghasilan harian," ungkapnya.

Yang ke 2 (Dua) bagaimana kegiatan peribadatan sesuai dengan tahapan-tahapan,tidak lebih tidak kurang. Poin yang paling krusial kita akan lakukan,besok itu adalah hari Jum'at, malam Jum'at biasa banyak pengajian hari Jum'at kita semua melaksanakan ibadah Sholat Jum'at, belum lagi kegiatan Jum'at bersih-bersih dan shodakoh.

"Oleh karenanya, saya Pak Dandim, dan Pak Kapolres memohon bagaimana Pak Kyai Muqit selaku Wakil Bupati bersama Forum ini merumuskan bagaimana masyarakat itu tidak tercerai berai, berada dalam satu panduan yang tidak lebih tidak kurang," tuturnya.

Kurang lebihnya begini, kalau kita tidak menertibkan masyarakat saya kawatir keadaan darurat ini akan berkepanjangan berbulan-bulan dan ekonomi kita akan lumpuh.

"Saya melihat trendnya, jumlah ODR, ODP dan PDP meningkat sangat tajam di hari-hari ini, kami ini sebagai orang yang ngerti, bukan karena sebagai bupati, punya rasa khawatir, karena saya tahu hal ini tidak dapat kita biarkan," terangnya.

"Kita akan selamat bersama-sama, masa ini akan menjadi pendek kalau kita tidak terlambat menertibkan masyarakat,dan kita memerlukan tokoh-tokoh agama dalam proses tersebut,inilah tujuan kita bertemu hari ini," ungkap Bupati.

Pemerintah telah menyiapkan tempat karantina,dan itu sudah di standartkan, di negara-negara yang maju dan orangnya bisa menertibkan dirinya sendiri maka karantina dua Minggu dengan pendisiplinan itu relatif efektif dan berhasil.

Di tempat kita, kita tugasi karantina selama dua Minggu, eh malah rewang di rumah tetangga, akhirnya  satu Kampung dikarantina.  

 "Kalau dalam dua Minggu itu kita tidak berhasil, maka akan banyak lagi orang yang akan dikarantina dan lebih banyak lagi orang yang akan beresiko positif," keluhnya.

Pada kondisi hari ini, TNI-Polri sudah mengambil komando yang luar biasa, dan satu dua hari ini bergerak sangat efektif, kerumunan masa, berupa kawinan, sunatan, dan selametan relatif tidak ada, kalau ada masyarakat langsung menghubungi TNI-Polri.

Namun demikian, ada yang masih harus dijaga, pasar masih harus jalan, restoran bisa pesan online, itu bisa kita atur dengan jalur-jalur yang lain, tapi urusan keagamaan itu urusan yang serius, perlu ahlinya yang bicara.

"Pada kondisi darurat saat ini, saya merasa sholat Jum'at itu, kalau kita bisa mengatur dan menertibkan, masih memungkinkan untuk dijalankan, namun apabila kita tidak menertibkan, maka kita telah menyiapkan celaka bersama-sama," terangnya.

"Mumpung kondisi kita ini tidak dalam status KLB, maka saya mohon kepada tokoh agama yang hadir, bagaimana masyarakat beribadah dengan tenang. Disiplin itu bukan pilihan, tapi disiplin dan kondisi gawat darurat ini adalah mutlak, bukan sesuatu yang boleh ditawar," ujarnya.

Untuk itu, kita akan membuat dua kreteria, medis dalam kendali Dinas Kesehatan, kriteria peribadatan dalam kendali MUI, yang dalam arti, standart cuci tangan dan prosedurnya akan dikendalikan Pemkab Jember melalui Dinas Kesehatan.

Sementara kreteria peribadatan yang aman ini ada hal-hal yang menurut masyarakat ini bertentangan dengan syariat, diantaranya ada kalanya nanti tidak boleh sholat Jum'at, pada saat ini sholat Jum'at dengan pengaturan, saya perlu ada kebijakan bersama, fatwa bersama mengambil turunan dari pusat, tapi dikeluarkan MUI Jember dan kita dukung sama-sama.

Penyampaian bupati yang panjang lebar tersebut mendapat tanggapan dan perhatian yang serius dari tokoh agama yang hadir, bagaimana Ketua MUI, Ketua PCNU Jember, Ketua  Muhammadiyah, Kepala Kemenag Jember dan Ketua FKUB Kabupaten Jember memberi tanggapan yang positiv atas langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Jember sekaligus kompak mendukung.(Lilik)